Sejumlah tokoh bangsa memprihatinkan kondisi demokrasi di Indonesia. Salah satunya kembali merebaknya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta adanya kekhawatiran kalau pelaksanaan Pemilu 2023 tidak berjalan dengan asas jujur dan adil.
Keprihatinan pertama keluar dari mulut Presiden ke-5 yang sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dalam keterangan resminya yang dipantau online, Minggu (12/11), Megawati mengaku sangat prihatin dan sangat menyayangkan keluarnya putusan MKMK soal pelanggaran kode etik berat yang dilakukan hakim konstitusi. Dan seharusnya, hal itu tidak perlu terjadi jika tata pemerintahan negara disusun dan dikelola dengan sebaik-baiknya.
"Berulang kali saya mengatakan, bahwa konstitusi itu adalah pranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan selurus-lurusnya. Konstitusi tidak hanya ditaati sebagai hukum dasar tertulis. Namun, konstitusi itu harus memiliki ruh yang mewakili kehendak, tekad, dan cita-cita tentang bagaimana bangunan tata pemerintahan negara disusun dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa," kata dia.
Dia juga mengenang kultur otoriter dan sangat sentralistik pada Orde Baru yang menyebabkan lahirnya nepotisme, kolusi dan korupsi. Praktik kekuasaan seperti itu yang kemudian mendorong lahirnya reformasi. Dan kemudian melahirkan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung dan terbatas serta undang-undang pemerintahan yang bebas dari KKN.
Megawati juga meminta agar semua pihak mengawal Pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Pemilu 2024 harus dijadikan sebagai momentum mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi, agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri.
"Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan hati nurani," ucap dia.
Keprihatinan atas kondisi demokrasi dan kecenderungan bangkitnya KKN belakangan ini juga disampaikan sejumlah tokoh yang berkumpul di kediaman KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus, hari ini (12/11). Pertemuan yang berlangsung offline dan online itu, melibatkan sejumlah tokoh, di antaranya sastrawan Goenawan Mohamad, cendekiawan muslim Indonesia Amin Abdullah, Dewan Pengarah UKP Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) Pendeta Andreas Anangguru Yewangoe. Stafsus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Antonius Benny Susetyo atau Romo Benny, Ketua Bung Hatta Anti Corruption Award Clara Juwono, Ketua Dewan Pembina Nurcholish Madjid Society Omi Komaria Madjid, dan tokoh pemberantasan korupsi di Indonesia Erry Riyana Hardjapamekas.
Dalam keterangannya yang dipantau online, salah satu tokoh yang hadir di kediaman Gus Mus yakni Omi Komaria Madjid, merasa sedih, kesal, dan marah. Di mana, itu semua dipicu oleh kenyataan bahwa KKN yang diperjuangkan untuk dihapuskan pada Reformasi 1998, ternyata tidak ditunaikan secara sungguh-sungguh. KKN justru semakin menggurita dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara.
"Negara saya pikir suatu wadah tempat pengabdian kepada rakyat untuk kemajuan rakyat. Tetapi, itu semua sudah tidak ada rasanya. Justru negara sudah diselewengkan jauh sebagai ajang KKN. Sangat memprihatinkan sekali. Bahkan nepotisme kekuasaan, dipertontonkan kepada kita semua secara terbuka, tanpa rasa malu dan salah sama sekali. Kemana hati nurani pemimpin kita itu?" tanya dia.
Dia pun menduga kekuasaan telah menyebabkan hati nurani orang tertutup. Hal itu tentu sangat memprihatinkan. Tetapi, dia meminta agar semua pihak tidak boleh menyerah dengan terus bersuara untuk mengawal kemajuan masyarakat mencapai tujuannya, sebagaimana yang telah ditetapkan pendiri bangsa.
Keprihatinan sejumlah tokoh bangsa yang dilakukan hampir bersamaan itu, harus dipandang kalau kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Menurut pengamat politik dari UI Cecep Hidayat mengatakan, para tokoh tersebut tampaknya melihat kalau pelanggaran yang dilakukan penyelenggara negara sudah sangat vulgar dan tidak sesuai demokrasi.
"Sudah vulgar sekali. Terutama pada kecenderungan tidak netralnya penguasa terhadap salah satu pasangan calon," kata dia.
Bahkan, Cecep khawatir telah terjadi penyalahgunaan wewenang (abuse of power), agar bisa meloloskan calon tertentu agar bisa ikut kontestasi di Pilpres 2024. Untuk itu, dia berharap agar pemerintah bisa memperlihatkan hal sebaliknya agar tidak terjadi krisis kepercayaan dan nilai di tengah masyarakat.
Sementara peneliti senior Ipsos Indonesia Arif Nurul Imam berpendapat, imbauan Megawati dan sejumlah tokoh agar proses pemilu berjalan dengan baik, merupakan sebuah nasihat kepada Presiden Jokowi.
"Megawati sepertinya sengaja tidak menyebut nama Gibran Rakabuming Raka ataupun Jokowi dalam pernyataannya. Mungkin Megawati ingin memberikan nasihat," kata dia.
Tetapi Arif berharap agar nasihat tersebut bisa menjadi perhatian oleh Presiden Jokowi. Agar proses pemilu yang sedang berjalan bisa sesuai harapan serta menghasilkan pemimpin yang dikehendaki rakyat untuk membawa Indonesia ke arah lebih baik.
